Intel86tv.com | Palembang – Puluhan Massa yang tergabung dalam Himpunan Demokrasi Datangi Kejati Sumsel Sehubungan terkait dugaan Korupsi Penyalahgunaan Jabatan dan Wewenang oleh Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan yang disinyalir adanya dugaan Kepentingan Politik dalam Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2024, Kamis (09/02/23)
Heriyadi / Duk Kordinator Aksi mengatakan dalam hal ini,”kami menduga adanya grativikasi politik tentang siapa yang akan dimenangkan atau didukung dalam Pilkada tahun 2024 baik itu dari Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas maupun sampai ke Pemilihan Calon legislatif DPRD Kota, Provinsi, RI, & DPD RI Perwakilan Sumsel,”ujarnya.
“Melihat efek dari Pemilihan PPK dan PPS di kabupaten Himpunan Demokrasi meminta Pihak Aparat Penegak Hukum mengevaluasi unsur-unsur dugaan gratifikasi penyalahgunaan jabatan dan wewenang baik itu terkait adanya dugaan pemenangan salah satu kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas maupun adanya dugaan kasus dari pihak peserta yang ikut tes pemilihan PPK dan PPS kabupaten Musi Rawas ke pihak panitia Rekrutmen dan Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas yang diduga tidak independent,”jelasnya
Adapun aksi tuntutan Himpunan Demokrasi ke Kejati Sumsel sebagai berikut ;
1. Minta Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan agar mengembangkan terkait dugaan korupsi penyalahgunaan jabatan dan wewenang oleh ketua KPU Kabupaten Musi Rawas yang disinyalir adanya dugaan kepentingan politik dalam pemenangan calon Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2024 dalam hal ini kami menduga adanya gratifikasi politik tentang siapa yang akan dimenangkan atau didukung dalam pilkada tahun 2024 baik itu dari pemilihan calon Bupati dan wakil bupati kabupaten maupun sampai ke pemilihan Calon legislatif DPRD kabupaten, provinsi, RI, dan DPD RI perwakilan Sumsel
2. Minta Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan periksa Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas beserta panitia rekrutmen pemilihan PPK dan PPS yang diduga menerima suap dari pihak calon peserta yang menang
3. Mendesak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan mengevaluasi terkait adanya dugaan kepentingan politik pemenangan salah satu kandidat calon Bupati dan wakil bupati kabupaten Musi Rawas dalam pemilu tahun 2024
4. Minta Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan usut tuntas terkait adanya dugaan korupsi kolusi dan nepotisme oleh Ketua KPU Labupaten Musi Rawas yang disinyalir adanya dugaan kepentingan politik dalam pemenangan calon kepala daerah kabupaten Musi Rawas pada tahun 2024
5. Komisi pemberantasan korupsi ( KPK ) segera melakukan operasi tangkap tangan ( OTT ) tangkap, penjara kan terkait adanya dugaan gratifikasi pemenangan salah satu kandidat calon kepala daerah bupati dan wakil bupati kabupaten Musi Rawas beserta pemilihan legislatif pada pemilu tahun 2024.
“Apabila aksi Himpunan Demokrasi tidak di tanggapi maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi,”pungkasnya.
Sementara itu, Kejati Sumsel yang di Wakili oleh Dian Marpita Kasih A Intelijen Kejati Sumsel mengatakan apa yang di laporan oleh Himpunan Demokrasi Akan kami sampaikan Kepimpinan dan segera di tindaklanjutin.
“Dan, kami mohon di lengkapi dan di beri keterangan laporannya, agar kami mudah menindaklanjutinya,”ujarnya.
Semoga apa yang di Laporkan oleh rekan-rekan Himpunan Demokrasi menjadi penyemangat kami dalam hal melakukan penindakan tindak pidana korupsi.
Aksi Himpunan Demokrsi di Kejati Sumsel berjalan dengan aman dan lancar. (Santo)
