Intel86tv.com | Palembang – Aksi Demo Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan oleh Pembela Suara Rakyat ( PSR) dalam aksi demo ini dilakukan sebagai wujud dalam menyuarakan mendukung Pemberantasan Korupsi di Republik Indonesia, 02/05/2023.
Hanafi Alias Aan Pirang Ketua DPW LSM Pembela Suara Rakyat(PSR) Sumatera Selatan, menjelaskan Aksi kali ini digelar di Kantor Kejati Sumatra Selatan.
Mendesak Kejati Sumatra Selatan untuk memproses dugaan korupsi Anggaran dan Kontribusi PAD yang tertinggi dipajak bumi dan bangunan(PBB) sebesar 99,99 Persen pendapatan. Dengan pendapatan tertinggi kedua ada pada di Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan( BPHTB) sebesar82,83 Persen atau sebesar 206 Milliar.
Mengapa pendapatan Bae Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibebaskan atau digratiskan pembayaran pajak dan Tanah Bangunan (BPHTB) Gedung bertingkat yang dijadikan kantor OJK Sumsel.
Dalam hal ini Iqbal Tawakal sebagai korak 2 dan didampingi Yudhi dan Simon cs sebagai korlap DPW LSM Pembela Suara Rakyat(PRS) menyampaikan sikapnya dan sekalian menuntut pihak Kejati Sumsel harus bersikap adil dan tegas dalam hal kasus korupsi di Dinas-dinas ,sebab ada pernyataan dari kepala dinas kalau ada kasus seperti kita bisa minta bantu dengan pihak kejati.
Tuntunan Pembela Suara Rakyat ( PRS) menyampaikan sebagai berikut :
1.Mendesak Jaksa Agung Melalui pihak Kejati menindak
Lanjuti pekerjaan PL.Tahun 2020
Hingga 2022, Proyek pembangunan Rumah Tak Layak Huni/RTLH
Tahun 2019 hingga 2021.
2.pembangunan Drainase
dikawasan kota Palembang dari Satuan Kerja
Dinas perumahan dan kawa
san permukiman Sumsel, dilaksa
nakan oleh CV Ratu Haryto Tahun
2022 Nila kontrak
Rp 1,813,663,000
3. Perbaikan Sarana dan Perasana
Stadion Gelora Sriwijaya
Jakabaring, dari
Dinas perumahan dan kawasan
Permukiman Sumsel.Nilai
Kontraknya RP 4,395,179,000
Oleh CV Zilhana sukses selalu.
4.Pembangunan Gerbang Masuk
Motif tanjak Rumah Dinas wakil Ketua
II DPRD Provinsi Sumsel, Nilai
Kontrak Rp 617,780,785,68
Pelaksana CV Daulay Among.
5.Pembangunan Gerbang Masuk
Motif tanjak Rumah Dinas ketua DPRD
Kegitan sekretariat DPRD Provinsi
Sumsel, Nilai kontrak
Rp 1,022,782,000,00.Pelaksana
CV Among Sella.
6.Pembangunan Gerbang Masuk
Motif Tanjak Rumah Dinas wakil Ketua
DPRD Provinsi
Sumsel, Nilai kontrak
Rp 498,062,415,00 Pelaksana
Cv Daulay Berjaya
7. proyek Pembangunan Gedung Bertingkat di Jadikan Kantor OJk Sumsel, Terkait Pembayaran Pajak Tanah dan Bagunan ( BPHTB )
Sebesar Rp 6.240.000.000,00
Sebab itu aksi demo ini kami gelar untuk menyampaikan tuntutan dan menyuarakan perjuangan kami sebagai lembaga sosial control dalam Pemberantasan Korupsi pada pihak instansi-instansi yang ada diPemerintahan .
Dalam sela waktu awak Media komvermasi dengan pihak Kejati yang diwakil dengan stafnya yaitu
Burnia selaku yang mewakili Kejati
Sumatera Selatan
Hanafi Alias Aan Pirang sekali Menyampaikan kepada Jaksa Agung Melalui Kejati Sumsel dan Tim kalau kasus ini belum diselesaikan dgn cepat,mungkin kami berangkat kejakarta dan menyampaikan Aksi Terkait Kegiatan yg sama di dpn Jaksa Agung, KPK dan Mabes Polri
dan tetap mendukung kinerja Kejaksaan,” Pungkasnya.
