Intel86tv.com | Palembang – Puluhan Massa Aksi Jilid 2 CACA SUMSEL kembali mendatangi Kejati Sumsel mempertanyakan tindak lanjut laporan dugaan Korupsi Sekretariat DPRD OI dan PUPR OI atas Pembayaran Perjalanan Dinas Pada Kabupaten Ogan Ilir tidak sesuai Ketentuan dan tidak sesuai Kondisi Sebenarnya Pada Sekretariat DPRD Sebesar : Rp. 19.731.340.195,60 aksi tersebut berlangsung di Kejati Sumsel,
Selasa (01/08/23)
REZA FAHLEPIE Koordinator Aksi di dampingi Mukri As Koordinator Lapangan mengatakan Analisis atas kegiatan Perjalanan Dinas Menunjukkan bahwa Perjalanan Dinas Pada Sekretariat DPRD tidak memperhatikan asas kepatuhan, sejumlah pegawai dan Anggota DPRD melakukan Perjalanan Dinas melebihi dari jumlah hari kerja efektif dalam satu Tahun yaitu sebanyak 247 hari, selama Tahun 2022 terdapat 52 hari sabtu, 52 hari minggu, 10 hari libur Nasional (setelah dikurangi libur Nasional yang pada hari sabtu dan minggu), dan 4 hari cuti bersama Pegawai dan Anggota DPRD Pada Tahun 2022 melakukan Perjalanan Dinas sebanyak satu hingga 97 kali Perjalanan selama 4 s.d 324 hari.
Reza Fahlepie menambahkan berdasarkan temuan BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan.
Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar : Rp. 19.731.340.195,60
Hasil Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas,konfirmasi dan wawancara dengan pelaksana perjalanan dinas menunjukkan terdapat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Kelebihan Pembayaran atas bukti Perjalanan Dinas tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar : Rp. 15.227.830.633,00
Berdasarkan Konfirmasi dengan ASDP (Penyebrangan) Maskapai Penerbangan Lion Air dan hotel terdapat bukti Perjalanan Dinas yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar : Rp. 15.227.830.633,00 dengan kondisi sebagai berikut
Hasil Konfirmasi dari ASDP Menyatakan bahwa nama/kode booking/nomor Polisi yang tertera dalam bukti pertanggungjawaban tidak terdapat dalam database ASDP.
Hasil Konfirmasi Maskapai Penerbangan Lion Air diketahui nama dan kode booking penerbangan dengan status Not Uset dalam istilah Penerbangan adalah tidak terbang
Hasil Konfirmasi Terhadap 40 Hotel Tempat Pelaksanaan Perjalanan Dinas menginap menunjukkan bahwa tidak terdapat pemesanan hotel dengan beel hotel dan itineraryder ID sesuai dengan nama pemesan/nama hotel yang ada dalam database. Selain itu, Pelaksana Perjalanan Dinas tidak dapat menunjukkan bukti pertanggungjawaban yang sebenarnya kepada tim selama masa klarifikasi.
Pelaksanaan Perjalanan dinas tidak sesuai hari pada surat tugas sebesar : Rp. 771.408.444,00
Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban, foto-foto kegiatan, konfirmasi kepada maskapai penerbangan dan hotel menunjukka terdapat pelaksanaan hari perjalanan dinas tidak sesuai dengan hari surat tugas, sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas uang harian,uang refresentasi dan uang hotel sebesar ; Rp. 771.408.444,00
Bukti Pertanggungjawaban Penginapan/hotel tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar : Rp. 1.727.236.278,60
Berdasarkan hasil konfirmasi kepada 40 hotel tempat pelaksanaan perjalanan dinas diketahi terdapat kelebihan pembayaran hotel sebesar : Rp. 1.727.236.278,60 karena :
Bukti Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak terdapat pemesanan hotel dengan beel hotel dan itineraryder ID sesuai dengan nama pemesan/nama hotel.
2 Dinas PUPR Kabupaten Ogan Ilir
Kekurangan Volume atas 36 Paket Pekerjaan Belanja Modal Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar : Rp. 8.432.125.878,56 dan
Mutu Enam Paket Pekerjaan Belanja Modal Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Runag Tidak Sesuai Spesifikasi Kontrak Sebesar : Rp. 4.485.894.926,92
Adapun tujuan aksi kami ini, Mempertanyakan Progres Tindak Lanjut Laporan yang di Tangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan terkait adanya indikasi Korupsi di Sekretariat DPRD Ogan Ilir dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Runag Kabupaten Ogan Ilir
Unjuk rasa tersebut di terima oleh Kejati Sumsel melalui Soemarlin Kasi B Kejati Sumsel, serta mendapat pengawalan dari pihak Kepolisan Polrestabes Palembang. (Santo)
